pariwisata kabupaten jember

Tuntut Kenaikan ADD, ASKAB Luruk Dewan

  Dibaca : 167 kali
Tuntut Kenaikan ADD, ASKAB Luruk Dewan
space ads post kiri

* Rp 432 Juta per Desa Dirasa Tak Cukup

Anggaran Dana Desa (ADD) senilai Rp 432 juta untuk satu desa ternyata tidak mencukup kebutuhan Kades, perangkat, RT dan RW. Maka, ratusan Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Kabupaten (Askab), Kamis (4/1) kemarin mendatangi gedung DPRD Banyuwangi. Mereka menuntut, agar kebutuhan ADD yang selama ini hanya Rp 83 miliar per tahun untuk 189 desa, kini harus dinaikan sesuai kebutuhan di desa.

DEMO: Askab saat unjuk rasa. (tut)

DEMO: Askab saat unjuk rasa. (tut)

Hal itu ditegaskan Ketua Askab Banyuwangi, Agus Tarmidi saat hearing dengan komisi A diruang khusu DPRD kemarin. Menurut Agus, nilai Rp 83 miliar pertahun untuk seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi itu tidak mencukupi, sehingga harus dinaikkan.

“Bayangkan di desa saya saja (Desa Wonosobo, Kecamatan Srono), dana Rp 432 Juta itu tidak cukup,” tandas Agus.

Karena, kata Agus, dana senilai itu Rp 432 Juta itu untuk kebutuhan menggaji Kades, perangkat desa dan RT/RW saja masih kurang. Karena, dana tidak seutuhnya, melainkan 60 persenya untuk menggaji Kades, perangkat desa dan RT/RW dan sisanya untuk kepentingan yang lain. “Karena aturanya seperti itu, kami tidak boleh melakukan pelanggaran atau menyimpang. Nah, solusinya ADD itu harus dinaikan, inipun sesuai amanat UU Desa No 6 tahun 2014,” ungkap Agus.

Askab saat hearin dengan komisi di DPRD Banyuwangi

Askab saat hearin dengan komisi di DPRD Banyuwangi

Hearing yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Ficky Septalinda, SE itu berjalanm lancar, meski sempat panas, karena Suparmin, SH dari Forby (Forum Rembuk Banyuwangi) yang mendampingi Askab itu melontarkan kata-kata cukup pedas, yakni Suparmin menganggap anggota DPRD goblok.

“Kami merasa tidak suka apa yang dikatakan Suparmin, karena menganggap DPRD goblok. Padahal, kami sudah berjuang demi rakyat. Namun, kami juga merasa terimakasih atas saran dan nasehatnya,” ujar Ficky.

Hal itu juga ditegaskan Made Suwastiko, SE dan H Eko Susilo Nurhidayat, SE, MM, kalau komisi I sudah berjuang untuk rakyat. Bahkan, Made juga menjlentrehkan anggaran untuk kepentingan ADD. Awalnya anggaran untuk ADD senilai Rp 61 miliar/pertahun dan tahun anggaran 2016 ini naik menjadi Rp 83 miliar. “Nah, dalam APBD tahun 2016 ini sudah ada kenaikan, yakni Rp 83 miliar. Maka dari itu, kekurangan Rp37 miliar akan kita perjuangan dalam pembahasan PAK,” papar anggota DPRD dari FPDIP itu.

Sementara itu, H Eko Susilo Nurhidayat meminta semua pihak, baik eksekutif dan legislatif duduk bersama untuk membahas kekurangan dan meminta para Kades untuk selalu mengingatkan pihak DPRD. “Ayo kita kawal bersama-sama dan kami selalu diingatkan. Karena, kalau minta naik sekarang tidak mungkin, karena APBD sudah berjalan. Mari kita kawal bersama, agar dalam PAK bisa dimasukkan,” ujar anggota DPRD dari Fraksi Gerinda itu.

Ratusan kades itu datang ke gedung DPRD menggunakan pakian atas putih dan bawahnya menggunakan celana warna gelap. Mereka mewajibkan satu kepada desa dan 5 dari perangkat dari 189 desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Sebelum hearing, mereka juga melakukan orasi dihalaman gedung DPRD sebelah barat.
Hadir dalam hearing tersebut, Plt Kepala Dispenda, Fajar Suasana, Sekretaris BPM-Pemdesa, Danisworo dan bagian hukum Pemkab Banyuwangi, Aang Muslimin. Sedangkan dari Polres Banyuwangi diwakili Kabagops, Kompol Sujarwo.(tut)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional