pariwisata kabupaten jember

Penarikan Retribusi ke Kawah Ijen Legal

  Dibaca : 472 kali
Penarikan Retribusi ke Kawah Ijen Legal
space ads post kiri

Penarikan retribusi di kawasan wisata Banyuwangi khususnya di Kawah Ijen yang dipersoalkan oleh sebagian masyarakat, akhirnya masuk dalam agenda pembahasan Komisi 1 bersama Eksekutif. Dalam pembahasan tersebut, Komisi 1 tidak mempermasalahkan asalkan tidak menimbulkan masalah …..

* Asalkan Perdes di Revisi Sesuai Perda

Pungutan retribusi masuk kawasan desa wisata dan gunung yang dilakukan BUMDes Ijen Lestari, Desa Tamansari, Kecamatan Licin tetap bisa dilanjutkan, dengan syarat Peraturan Desa harus direvisi sesuai dengan aturan diatasnya, baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Pemerintah.  

Hal ini disampaikan Ketua Komisi I, Ficky Septalinda,SE usai menggelar rapat koordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) serta Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Pemkab Banyuwangi, bertempat diruang Komisi I, Kamis (4/2) kemarin.

“Rapat koordinasi ini sebagai tindaklanjut sidak Komisi I ke BUMDes Ijen Lestari Desa Tamansari, terkait pungutan retribusi “ ungkap Ficky Septalinda.

Ficky Septalinda mengatakan, sesuai dengan penjelasan yang disampaikan instansi terkait yang melakukan proses verifikasi terhadap Peraturan Desa Tamansari No.1 Tahun 2015 tentang BUMDes Ijen Lestari.

Pungutan retribusi yang dilakukan salah satu unit usaha wisata yang dikelolah BUMDes tersebut, sudah legal secara hukum.

Namun, ada beberapa klausul dalam Peraturan Desa tersebut yang perlu direvisi  disesuaikan dengan Peraturan daerah maupun Peraturan Pemerintah.

Selain itu BUMDes juga dituntut untuk segera menyusun Juklak dan Juknis pungutan retribusi dilapangan, sehingga ada perbedaan antara pungutan desa dan retribusi.

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional