pariwisata kabupaten jember

DPRD : Tindak Tegas Penambang Bodong

  Dibaca : 164 kali
DPRD : Tindak Tegas Penambang Bodong
DPRD : Tindak Tegas Penambang Bodong
space ads post kiri

* Banyak Galian C berijin Yang Praktiknya Melebihi Ijin

Razia tambang galian C yang dilakukan oleh aparat gabungan beberapa waktu lalu, tim tambang DPRD Banyuwangi menilai masih setengah hati.

Pasalnya, ketika melakukan razia tambang pasir dan para aparat terfokus pada galian C yang tidak berijin saja, namun untuk penambang Galian C yang sudah berijin seharusnya juga ikut di razia, karena dalam perijinan tersebut menyangkut berapa luas penambangan.

Ketua Tim Tambang DPRD Banyuwangi, Salimi mengungkapkan, banyak para penambang batu dan pasir di Banyuwangi yang tidak mentaati aturan, yang seharusnya usai melakukan penambangan, para pemilik tambang tersebut langsung merelokasinya, namun hal ini tidak pernah dilaksanakan.

Jika ini di temukan seharusnya ditindak tegas, “Masih ada tambang-tambang bodong yang beroperasi, dan ini harus di tindak tegas,”ujar Salimi, Selasa (9/2) kemarin.

Selain itu, Salimi mengingatkan kepada penegak hukum, ada penambang pasir yang sudah berijin dan legal tapi dalam praktiknya tidak sesuai dengan ijin yang diajukannya juga harus ditindak tegas, salah satu contoh, sesuai data dari dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Banyuwangi, yang diijinkan untuk di tambang seluas 10.200 meter persegi, tapi praktiknya yang di tambang melebihi dari perijinan itu.

“Jangan hanya melihat legalitasnya saja, tapi luas dalam perijinan itu juga harus dilihat, kalau melebihi dari yang di ijinkan ya harus di tindak juga,” kata politisi dari PDIP ini.

Implikasi adanya razia penambangan pasir dan batu di Banyuwangi juga membawa dampak yang negatif dan adanya monopoli harga batu dan pasir.

Dan permainan ini akan dilakukan oleh pemilik tambang yang berijin dan memainkan harga dengan seenaknya sendiri.

“Dampak dari razia yang berujung penutupan tambang galian C ini, adanya monopoli, dan siapa yang melakukannya, jelasnya para pemilik galian C yang berijin,” tandasnya.

Agar penambangan galian ini kembali normal dan tidak merugikan pihak pemerintah daerah, tim tambang DPRD Banyuwangi akan mencari jalan tengah, jalan tengah tersebut adalah melakukan pendekatan dengan pemerintah kabupaten dan provinsi yang mempunyai kewenangan perijinan galian C ini.

Disamping itu, pihaknya akan meminta agar perijionan galian C ini dikembalikan ke kabupaten lagi, karena ini menyangkut masalah pengawasan perijinan.

“Kami meminta kepada Provinsi, agar perijinan dikembalikan ke Daerah, sehingga pengawasan perijinan juga akan lebih mudah,” tandasnya. (tut)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional