pariwisata kabupaten jember

Panwaskab Tidak Lakukan Pungli

  Dibaca : 187 kali
Panwaskab Tidak Lakukan Pungli
space ads post kiri

* Terkait Program Software Analisa DPT

Ketua Panwaskab Banyuwangi, Atim Hariyadi gerah. Pasalnya, beberapa hari ini dirinya sering diberitakan tidak benar, terkait pungutan Rp 250 ribu di setiap Panwascam. Akibat pemberitaan tersebut, dia merasa tidak nyaman dan harus meluruskan pemberitaan ini.

Ketua Pawaskab Banyuwangi, Atim Hariyadi

Ketua Pawaskab Banyuwangi, Atim Hariyadi

Kepada harian Pagi Memo X, di ruang kerjanya, Atim Hariyadi mengatakan, saat itu Panwaskab Banyuwangi bersama dengan Panwascam se-Banyuwangi terkait analisa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Banyuwangi. Untuk memudahkan DPT tersebut dibutuhkan program (software) Analisa DPT yang harganya mencapai Rp 25 juta. Padahal alokasi pengadaan tersebut tidak ada.

“Masalah ini kami beberkan ke Panwascam seluruh Banyuwangi, dan sepakat untuk melakukan swadaya, setiap Panwascam membantu membayar Rp 250 ribu,” kata Atim.

Dengan bermodal Rp 250 ribu x 24 kecamatan se-Banyuwangi, pihaknya melakukan pendekatan dengan pemilik program tersebut, yang menurutnya warga Situbondo. “Saya tidak membeli program tersebut, tapi hanya membayar jasa pemilik software saja, kalau membeli program itu, jelas tidak mampu, dari mana kami punya uang,” jelasnya.

Dikatakannya, atas jasa analisa ini panwascam banyak merasakan manfaatnya. Karena tanpa menggunakan teknologi ini, panwascam dipastikan akan mengalami kesulitan untuk pemvalidan DPT. “KPU punya sistem informasi data pemilih (Sidalih—red). Sedangkan Panwaskab tidak punya, Jasa software sangat memudahkan Panwascam untuk menganalisa DPT bermasalah, seperti NIK invalid, NIKK dan lainnya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Panwascam Kalipuro Andrianus Ansel Pale sangat menyayangkan pemberitaan miring tersebut. Padahal persoalan ini inisiatif dari Panwascam, bukan inisatif dari Pawaskab. Dengan jasa analisa data ini, tugas Panwascam sangat dimudahkan.

“Kalau tidak ada jasa program analisa data itu, saya yakin tugas Panwascam pasti tidak karuan, dan pembayaran jasa petugas analisa ini adalah murni dari Panwascam bukan dari Panwaskab Banyuwangi,” terang Ansel.

Ansel menduga, beredarnya isu adanya pungutan liar sebesar Rp 250 ribu itu, tingkah dari seseorang yang tidak suka dengan komisioner Panwaskab Banyuwangi. “Saya menduga ini kerjaan orang yang tidak suka dengan komisioner Panwaskab. Padahal masalah ini adalah inisiatif dari panwascam sendiri,” tandas Ketua Panwascam Kalipuro itu.(tut)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional